Gaji Pegawai Di kab Meranti Rp 1,6 Milyar Perbulan

Hasil Pengerjaanya Tidak Maksimal
Usut Penggunaan Anggaran Proyek Semenisasi Jalan Di Dusun ladang Kecil

SELATPANJANG.Proyek semenisasi jalan sepanjang 700 m lebih dengan lebat 2 meter yang berada di dusun ladang kecil desa bungur kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti,Di mana sumber dananya sebesar 500 juta berasal dari sumbangan pemerintah propinsi riau tahun 2009 itu, Membuat masyarakat kurang yakin jika jalan itu nantinya mampu bertahan lama.pasalnya pengerjaannya tidak maksimal.

Menurut bahr warga desa bungur kepada wartawan ini beberapa waktu lalu mengatakan, Proyek semenisasi jalan sepanjang lebih kurang 750 meter, di dusun ladang kecil desa bungur itu di harapkan oleh masyarakat agar di kerjakan dengan baik dan maksimal, Mengingat khususnya di dusun ladang kecil sampai saat ini masyarakatnya sangat minim sekali mendapatkan alokasi pembangunan jalan baik dari pemerintah daerah maupun dari propinsi.

Agar hasil pengerjaan proyek semenisasi jalan itu hasilnya maksimal, maka masyarakat setempat secara iseng selalu memantau para pekerja semenisasi jalan itu,Di karenakan hanya masyarakat yang mengawasi pekerjaan mereka, maka pekerja proyek jalan itu, secara diam diam melakukan kecuangan, di mana material pasir yang di pergunakan untuk bahan utama jalan semenisasi itu ternyata pasir halus yang biasa di gunakan untuk dinding bangunan.tentu saja masyarakat banyak yang keberatan,dan mengadukan persoalan ini kepada penanggung jawab proyek yaitu akok yang di percaya sebagai ketua organisasi masyarakat desa bungur.bahkan sudah di sampaikan ke kepala desa, namun komplain warga kurang di indahkan,padahal menurut ketentuan proyek semenisasi jalan harus menggunakan pasir kasar, sehingga jalan semenisasi itu tahan lama di karenakan tidak mudah pecah.
Parahnya lagi, Meskipun warga sering melakukan pemantauan pengerjaan proyek,lagi-lagi mereka melakukan kesalahan yang dis engaja, sebab pasir mereka berwarna kemerahan di karenakan adanya material campuran tanah, Lebih tragis lagi, jika tidak di awasi warga, adukan pasir dalam molen hanya di tambah setengah sak semen, namun jika di awali, mereka mengaduk pasir menggunakan semen sekitar satu setengah sak,
Di karenakan khawatir terhadap ketahanan maupun kualitas hasil proyek semenisasi jalan itu, yang tidak akan mampu bertahan lama, di karenakan adanya dugaan pengerjaan proyek itu menyalahi bestek,dan terindikasi terjadinya penggelembungan anggaran, maka masyarakat berharap instasi terkait melakukan audit terhadap penggunaan angaran jalan itu, sebab apa gunanya jalan di bangun, jikan tidak dapat di nikmati masyarakat,

Lain halnya harun kepala desa bungur melalui pesan singkatnya, pihanya mengatakan, pengerjaan proyek jalan itu sepengetahuan saya, sudah melebihi target, yang panjang jalanya kalau tidak salah mencapai 800 meter lebih, Terkait adanya pekerja yang menggunakan material proyek dari campuran tanah, saya tidak tau menau, Tanya saja kepada akok selaku penanggung jawab proyek.

Sementara itu, akok ketua organisasi masyarakat desa, yang mendapatkan pekerjaan jalan itu, ketika di komfirmasi wartawan ini melalui selulernya, pihaknya langsung mengarahkan kepada salah seorang bendahara proyek, kalau masalah proyek, jangan sama saya, Tanya saja kepada pak selamat selaku bendahara proyek yang sekaligus sebagai penanggung jawab proyek, namun sayangnya meskipun di hubungi puluhan kali melalui selulernya, yang mengangkat telefon adalah istrinya, bapak tidak ada, di pergi, tinggalkan pesan saja, kata si istri bendahara proyek itu.

Gaji Pegawai Rp 6,1 Miliar Perbulan

SELATPANJANG - Minimnya anggaran semakin dirasakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dari estimasi RAPBD pertama Tahun 2010 berkisar Rp 316 miliar, Pemkab setempat harus merogoh dana sekitar Rp 80 miliar pertahun untuk mengatasi pembayaran gaji PNS dan honorer yang berjumlah sekitar 5316 orang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Rosfian MM, dalam acara silaturrahim dengan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis asal Pemilihan Kepulauan Meranti, di Gedung DPRD Kepulauan Meranti jalan dorak selatpanjang, belum lama ini. Dipaparkannya, saat ini terdapat sekitar 5316 orang PNS dan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan jumlah tersebut, pemerintah setempat mesti mengeluarkan hampir separo estimasi RAPBD pertama, untuk membayar belanja pegawai,

“Di RSUD terdapat 221 pegawai honorer. Di Dinas pendidikan sebanyak 928 orang honorer. Itu belum termasuk yang ada di lingkungan madrasah sekitar 1442 orang, yang juga termasuk klasifikasi honor daerah. Sementara di lingkungan Pemda sendiri ada 2725 orang PNS. Sehingga kebutuhan belanjanya mencapai Rp 80 Miliar pertahun atau Rp 6,1 Miliar perbulan,” ungkap Rosfian.

Dikatakannya, dengan minimnya anggaran yang dimiliki, sejumlah mata anggaran program yang direncanakan pemkab kepulauan meranti mesti dipangkas. Sejumlah nama tenaga honorer ada yang terpaksa dicoret, hal itu selain karena evaluasi status honorer yang dilakukan di masing-masing SKPD, juga menyangkut minimnya anggaran untuk membayar honor mereka,

“Pada kegiatan yang telah berjalan saja, terdapat ketekoran dana SPPD pejabat sebesar Rp 300 Juta. Untuk hal itu kami sudah meminta keikhlasan para pejabat untuk tidak memberikan pembayaran penuh biaya SPPD mereka. Alhamdulillah, mereka mau mengikhlaskannya,” kata Sekda.

Dijelaskan Rosfian, keterbatasan estimasi APBD pertama Kabupaten Kepulauan Meranti, tentunya akan berdampak kepada optimalisasi program pengentasan kemiskinan. Bahkan, dalam tahun 2010 ini, sejumlah program kebutuhan pokok bagi masyarakat Kepulauan Meranti, masih dibantu dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Bengkalis,

“Beberapa kebutuhan program pelayanan masyarakat yang masih dibantu dana hibah Pemkab Bengkalis, antara lain Listrik, Air Bersih, Operasional RSUD, termasuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepulauan Meranti. Sementara data terakhir Pemkab Bengkalis menyangkut angka kemiskinan di Kepulauan Meranti, tercatat mencapai 34 persen,” jelas Rosfian.

Di Laporkan Ke Pertamina Pusat
LSM SIB Desak Usut Tuntas Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi
SELATPANJANG.
Tidak adanya upaya seriusan dari aparat hukum maupun instasi terkait yang ada di daerah ini, Dalam mengusut hingga tuntas.terhadap kasus penyalahgunaan minyak tanah dan solar subsidi,Yang di lakukan oleh agen penyalur minyak dan solar APMS Husna,serta pemilik pangkalan, Dengan menjual minyak subsidi untuk masyarakat ke kalangan industri/perusahaan pengolahan aspal yang berada di dusun gogok desa insit kecamatan tebing tinggi barat pada bulan desember 2009 lalu,Sehingga membuat masyarakat sulit memperoleh kedua jenis minyak subsidi tersebut di karenakan langka, Membuat sejumlah kalangan LSM prihatin akan hal itu.
Seperti yang di sampaikan oleh Jamaludin K. Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Indonesia (LSM-SIB) Jakarta, Coordinator wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti ketika berbincang bincang dengan wartawan ini kamis(07/01) di kota selatpanjang terkait tidak adanya keseriusan pihak pihak berwenang dalam mengusut tuntas kasus penyalah gunaan bahan bakar subsidi di selatpanjang pihaknya mengaku tidak heran, Sejak awal saya sudah menduga,Jika kasus penyalah gunaan minyak tanah dan solar subsidi yang terjadi pada bulan desember 2009 lalu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak tanah dan solar subsidi di kota selatpanjang, Meskipun perkaranya di tangani oleh instasi maupun aparat berwenang,Ada indikasi kuat penyelesaian kasusnya tidak akan tuntas,Hingga ke akar-akarnya.

Pasalnya,Kasus penyalah gunaan bahan bakar minyak, Yang menyebabkan terjadinya kelangkaan bahan bakar di kota selatpanjang dan daerah-daerah sekitarnya yang setiap tahun bias di katakana selalu menjadi langganan kelangkaan bahan bakar minyak,Buktinya selama itu pula, tidak ada satupun pemilik pangkalan maupun agen yang kedapatan menyalahgunakan izin mereka dengan menjual minyak subsidi masyarakat ke pihak yang seharusnya tidak berhak menikmati minyak subsidi, seperti perusahaan dan industri, kontraktor, Kenyataanya sampai saat ini kita belum mendengar, adanya pemilik pangkalan maupun agen yang di cabut izinya, maupun di ajukan ke meja hijau guna mempertanggung jawabkan perbuatanya,Sebab kami menduga aksi penyalah gunaan bahan bakar ini sudah terkoordinir dengan rapi antar intasi maupun pihak-pihak terkait yang ingin cepat kaya dengan cara merampok bahan subsidi pemerintah untuk masyarakat.

Untuk itu perlu di tegaskan, Kami atas nama lembaga swadaya masyarakat yang berkiprah dan menjalankan tugas di wilayah kabupaten kepulauan meranti, Sekali lagi di himbau kepada aparat dan instasi terkait yang ada di daerah ini,Agar serius mengusut hingga tuntas dalam menangani kasus penyalah gunaan bahan bakar minyak subsidi yang belum lama ini terjadi di selatpanjang, Jika perlu siapapun oknum maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini di seret ke meja hijau guna memberikan rasa adil kepada masyarakat di mata hukum.Selain memberikan sangsi hokum kepada pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat, kami minta dengan sangat, jika nantinya terbukti bersalah,Maka izin agen maupun pangkalan mereka juga harus di cabut.

Sebagai lembaha social kemasyarakatan yang pusatnya berada di Jakarta,Kami LSM SIB Corwil kabupaten kepulauan mertanti,Atas ke akuratan data yang kita peroleh di lapangan, Baik prasaran transportasi, Oknum, Nama pemilik agen dan pangkalan, serta jadwal pendistribusian dari agen maupun pangkalan ke tempat penimbunan minyak industri pengelolaan aspal,Sesuai fungsi kita maka temuan tersebut sudah kita laporkan ke DPP LSM SIB pusat, Kantor Pemasaran pertamina pekn baru, serta ke pihak-pihak terkait, agar di tindak lanjuti dan jika nantinya seteloh kasus ini memiliki kekuatan hokum,kami berharap agar di berikan sangsi tegas.

Sementara itu, Zulkarnain HM kepala dinas perindustrian dan perdagangan serta koperasi dan UKM pemkab kepulauan meranti di ruang kerjanya beberapa waktu lalu pihaknya mengaku telah menurunkan beberapa orang stafnya ke lapangan untuk mencari data atas terjadinya penyalah gunaan minyak tanah dan solar subsidi yang di jual ke perusahaan/industri, Atas adanya laporan itu, Saya sudah menurunkan beberapa staf saya, agar melakukan penyelidikan di lapangan,Sampai saat ini kita juga telah memintai keterangan dari pemilik APMS maupun pekerja proyek, namun hasilnya belum bisa kita sampaikan ke public, ujarnya singkat.

Lain halnya AKP Suratman kapolsek tebing tinggi beberapa waktu lalu ketika di komfirmasi melalui selulernya terkait adanya dugaan penyalah gunaan bahan bakar minyak subsidi dari APMS serta pangkalan yang di jual ke industri/pabrik pengolahan aspal yang ada di dusun gogok desa insit pihaknya mengatakan,”Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan wartawan, Berdasarkan hasil komfirmasi kita ke dinas perindistrian, soal adanya industri maupun pabrik yang menggunakan minyak subsidi dari agen maupun pangkalan yang ada di selatpanjang,Menurut keterangan mereka, di karenakan daerah ini tidak ada agen maupun belum adanya kuota minyak non subsidi yang di gunakan oleh kalangan industri,Maka hal itu di perbolehkan, termasuk di pergunakan untuk pengaspalan jalan yang saat ini masih dalam pengerjaan itu.urainya singkat.